 |
| AS Barack Obama dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta. |
Pemerintah mesti berhati-hati dalam menanggapi kampanye Presiden Amerika Serikat Barack Obama tentang blok perdagangan Trans-Pasifik. Kita tidak anti perdagangan bebas. Tapi bergabung dengan blok seperti ini hanya akan merugikan karena Indonesia belum siap.
Dalam berbagai kesempatan, Obama terus-menerus mengungkapkan pentingnya blok perdagangan itu, termasuk dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Honolulu pekan lalu. Kedatangan Obama ke KTT ASEAN di Bali pekan ini pun membawa misi yang sama. Dari kawasan ASEAN baru empat negara--Brunei, Singapura, Malaysia, dan Vietnam--yang bergabung dengan blok yang digalang oleh Amerika dan Australia ini.
Menyikapi rayuan Amerika itu, kita harus belajar dari sejumlah perjanjian kawasan perdagangan bebas, seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA). Selama ini Indonesia mendapatkan surplus di kawasan ASEAN, tapi mencatat defisit dengan Cina. Kondisi ini jelas mengkhawatirkan. Apalagi surplus yang diperoleh di ASEAN masih lebih kecil ketimbang defisit dengan Cina.
Negara kita kerap kalah bertarung dalam perdagangan bebas lantaran masih saja mengandalkan produk primer seperti batu bara dan minyak sawit mentah. Sebelumnya, kita juga bertumpu pada kayu dan minyak mentah. Produk industri kita kalah jauh dibanding negara lain, termasuk dengan Malaysia dan Thailand. Titik lemah ini semestinya segera diperbaiki sebelum masuk dalam persaingan bebas.
Dari sektor industrilah sebuah negara bisa memiliki daya saing dalam jangka panjang (sustainable). Sudah banyak negara membuktikan teori ini, seperti Jerman, Amerika, Jepang, dan belakangan Korea Selatan serta Cina. Sayangnya, Indonesia masih terlena oleh kekayaan alam. Pengembangan industri justru melemah dalam beberapa tahun terakhir. Ekonom Faisal Basri, misalnya, mencatatkan pangsa kredit untuk sektor industri saat ini hanya 14 persen, turun jauh dibanding pada 1986 yang mencatat angka 46 persen. Sudah banyak kalangan yang mendengungkan kekhawatiran tentang proses deindustrialisasi di Indonesia.
Negara kita juga bersaing dalam pelayanan atau jasa di berbagai sektor, mulai perizinan sampai barang yang sudah siap dikapalkan di pelabuhan. Waktu perizinan di Indonesia termasuk yang terlama di dunia. Bank Dunia juga mencatatkan biaya logistik di Indonesia sangat tinggi. Sebagai perbandingan, biaya logistik satu kontainer dari pabrik ke pelabuhan dengan jarak yang sama, di Malaysia hanya US$ 450 per kontainer. Biaya di Indonesia hampir dua kali lipatnya, yakni US$ 775.
Banyak hal yang harus dibenahi untuk memenangi pertarungan dalam perdagangan bebas. Itu sebabnya, kita sebaiknya memang menolak tawaran masuk dalam blok Trans-Pasifik. Bergabung dengan blok seperti ini ketika kita belum siap hanya akan membuat negeri ini dibanjiri produk asing. Kita sendiri kurang bisa memanfaatkan pasar bebas lantaran produk Indonesia tidak dapat bersaing di luar negeri.
0 komentar:
Posting Komentar